Peran Anggaran untuk Implementasi Good Corporate Governance

a

FEB, UNPAK — Pimpinan sidang Prof.Dr.Ir.Rer.pol. H. Didik Notosoedjono., M.Sc bersama anggota dan juga dihadiri Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi H. Subandi Al Marsudi., SH., MH besrta jajarannya.

Model tata kelola perusahaan telah menjadi perhatian yang cukup serius, setelah adanya krisis keuangan yang menghancurkan fundamental ekonomi di wilayah negara Asia termasuk Indonesia.

Setelah dilakukan Good Corporate Governance yang saat ini sudah cukup baik, karena adanya responsibility untuk menjadikan entitas organisasi lebih terbuka, sehingga mengurangi gesekan atau kecurigaan di antara pengurus karena adanya proses keterbukaan yang ada di GCG bersama kinerjanya perusahaan akan membaik.

Titik balik penerapan GCG di Indonesia terjadi setelah adanya krisis ekonomi pada tahun1997, setelah krisis, terjadi desakan yang sangat kuat dari berbagai  sektor good Corporate Governance di Indonesia untuk memperbaikinya.

Salah satu lembaga yang memberikan perhatian serius adalah International Monetary Fund yang mendesak Indonesia untuk segera memperbaiki GCG sektor perbankan agar dapat menghindari kejatuhan ekonomi lebih lanjut, dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Anggaran merupakan salah satu alat agar GCG dapat bersinergi dengan manajemen memprediksi keadaan masyarakat yang akan datang. Sehingga menjadikan paling utama bagaimana kedepan negara Indonesia menggunakan asumsi-asumsi jika terjadi suatu ancaman dan bagaimana menghadapinya.

Sebagai perusahaan besar yang sudah mulai menerapkan model itu adalah salah satunya Badan Usaha Miliki Negara yang sudah termonitor dan sehingga dapat meminimalisir prilaku koruptif.

Kalau semua sudah transparan maka akan takut rasa memanfaatkan peluang orang akan berbuat tak baik, karena ada monitoring secara terus menerus.

Rektor Universitas Pakuan Prof. Dr. H. Bibin Rubini., M.Pd, pengukuhan Dr. Hari Gursida. CA., MM., CPA untuk keilmuannya menjadi Profesor ke tujuh sebagai jabatan akedemik dosen di lingkungan Universitas Pakuan.

Ukuran dari penentu peringkat maupun kualitas pengelolaan perguruan tinggi adalah baiknya pembinaan terhadap sumber daya manusia.

Pengangkatan guru besar dan penetapan jabatan akademik ini proposi untuk mendapatkan angka komulatif lebih besar untuk penelitian. Ada sekitar 45 prosen dosen harus melaksanakan riset atau penelitian yang bisa berkontribusi bagi pengembangan bidang ilmu terutama bidang ilmu akuntansi.

Dalam kesempatan ini kehadiran Ketua BPK Republik Indonesia Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Menteri Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Fajar Hutomo, mantan Wakil Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sapta Nirwandar dan Koordinaor LLDIKTI IV Wiyah Jawa Barat dan Banten Prof.Dr. Uman Suherman AS.,M.Pd.